JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang pemerintah pusat pada akhir Juni 2019 mencapai Rp4.570,17 triliun. Angka ini naik Rp342,39 triliun dibandingkan Juni 2018 sebesar Rp4.227,78 triliun.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menerangkan realisasi pinjaman yang negatif ini menunjukkan bahwa realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman lebih besar dibandingkan penarikan pinjaman, baik dalam negeri maupun luar negeri.
“Hingga akhir Juni 2019, pemerintah telah membayarkan cicilan pokok Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp0,58 triliun atau 39,3% dari target APBN. Sedangkan cicilan pokok Pinjaman Luar Negeri telah dibayarkan sebesar Rp43,52 triliun atau 58,1% dari APBN,” terang Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/7).
Lanjutnya, pembiayan utang akhir Juni mencapai Rp180,45 triliun atau 50,2% target APBN. Pembiayaan utang ini terdiri dari realisasi Surat Berharga Negara (Neto) sebesar Rp195,77 triliun atau 50,3% target APBN.
“Adanya payung hukum tersebut semakin membuktikan bahwa pengelolaan utang pemerintah senantiasa dilakukan secara hati-hati dan dalam batas aman,” katanya.
Dia pun menambahkan Indonesia sebagai negara berpenduduk lebih dari 250 juta jiwa, mempunyai kewajiban untuk menyejahterakan rakyatnya, dari Sabang sampai dengan Merauke tanpa terkecuali.
“Isu besar yang masih menjadi tantangan Indonesia untuk memberikan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat sampai dengan saat ini adalah kemiskinan, pengangguran, infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya manusia,” jelasnya.
